Melalui sistem pemagangan yang baik, diharapkan tidak ada lagi peserta magang yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Itulah yang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk sistem pemagangan yang terstruktur dan sistematis guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, Salah-satu cara menciptakan SDM terampil adalah melalui pemagangan. Tapi, pemagangannya ini bukan rekrutmen buruh murah. Jadi, pemagangan yang benar-benar sistematis.
Hanif mengatakan, ke depan akan semakin banyak tantangan di bidang ketenagakerjaan. Bukan hanya soal hubungan industrialnya, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah soal pekerja skill yang jumlahnya sangat sedikit. Hal tersebut terjadi karena 60% angkatan kerja masih lulusan SD-SMP.
Untuk meningkatkan kemampuan, perlu kerja sama antara pengusaha dan pemerintah. Saat ini pemerintah pusat sudah memiliki Komite Vokasi Nasional yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah (Kemnaker), pengusaha (Kadin dan Apindo), dan perguruan tinggi. Diharapkan konsep pemagangan yang ada di pusat bisa diadopsi di daerah.
“Jika ini bisa dikembangkan di daerah, kita juga bisa buat skema-skema pemagangan di sini. Sektor industrinya apa saja. Mungkin pariwisata, perhotelan, atau perkebunan, tapi pola dan sistemnya harus jelas. Kalau kita tidak melakukan ini, akan sulit mendapatkan tenaga kerja skill di masa depan,” ucap dia.
“(Sebanyak) 1.500 lowongan untuk supir dam truk dibuka di Morowali. Syaratnya hanya satu, memiliki SIM B2. Yang daftar berapa? Hanya 8 orang. Akhirnya, diturunkan dari B2 ke B1. Tetap saja tidak nambah. Akhirnya, diturunkan lagi menjadi SIM A. Hasilnya, nambahnya tidak banyak. Sampai akhirnya tidak perlu syarat SIM. Tapi, setelah dites, enggak bisa juga. Ini gimana?” ucapnya.
Seperti di Morowali salah satu studi kasus yang sangat memprihatinkan. Hanif mengatakan disana untuk mencari pekerja yang memiliki skill mengendarai mobil truk saja sangat sulit.
Untuk itu, Hanif meminta bantuan kepada pengusaha untuk bersama dengan pemerintah menggenjot pemagangan.
“Presiden Jokowi sudah memberikan tambahan anggaran ke Kemanker sebanyak Rp3,1 triliun khusus untuk program pelatihan. Jadi, ini untuk membantu penyediaan tenaga kerja skill. Investasi pemerintah ditambah magang tentu akan baik,” pungkasnya.
