AS Usulkan Regulasi Investasi Kecerdasan Buatan di China untuk Keamanan Nasional

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah tegas dalam menjaga keamanan nasional dengan mengusulkan regulasi baru terkait investasi kecerdasan buatan (AI) di Tiongkok. Departemen Keuangan AS mengumumkan rancangan peraturan yang akan membatasi atau mewajibkan pemberitahuan untuk investasi tertentu perusahaan AS dalam sektor AI dan teknologi lainnya di Tiongkok yang berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika.

Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Agustus lalu. Aturan yang diusulkan ini memfokuskan tanggung jawab pada individu dan perusahaan AS untuk mengidentifikasi transaksi mana yang mungkin terkena batasan atau larangan.

Perintah eksekutif Biden adalah bagian dari strategi luas AS untuk mencegah transfer teknologi canggih ke Tiongkok, khususnya di bidang semikonduktor, mikroelektronik, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan. Langkah ini bertujuan untuk menghambat upaya Tiongkok dalam mengembangkan teknologi canggih yang dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan militernya dan mendominasi pasar teknologi global.

Asisten Menteri Keuangan untuk Keamanan Investasi AS, Paul Rosen menjelaskan bahwa tujuan dari regulasi investasi kecerdasan buatan ini adalah untuk melindungi kepentingan nasional AS dengan membatasi kontribusi investasi Amerika dalam pengembangan teknologi sensitif di negara-negara yang mungkin menggunakannya untuk mengancam keamanan AS.

“Peraturan ini dirancang untuk melindungi keamanan nasional kita dengan mencegah investasi Amerika tertentu dari mendukung pengembangan teknologi sensitif di negara-negara yang mungkin mengancam kita,” ujar Rosen, dikutip dari Business Insider.

Rancangan aturan yang diusulkan oleh Departemen Keuangan AS juga mencakup pengecualian tertentu untuk transaksi yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan nasional AS. Aturan ini akan melarang transaksi terkait AI untuk penggunaan akhir tertentu dan transaksi yang melibatkan sistem AI yang memerlukan daya komputasi dalam jumlah besar.

Namun, pemberitahuan masih diperlukan untuk transaksi yang terkait dengan pengembangan sistem AI atau semikonduktor yang tidak masuk dalam kategori terlarang.

Selain itu, pengecualian lainnya juga mencakup investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan secara publik, seperti dana indeks atau reksa dana; investasi dalam kemitraan terbatas tertentu; transaksi antara perusahaan induk Amerika dan anak perusahaan mayoritas; serta komitmen yang telah ada sebelum perintah eksekutif dikeluarkan.

Departemen Keuangan juga menyebutkan bahwa transaksi tertentu dengan negara ketiga yang menangani masalah keamanan nasional secara memadai dapat dikecualikan dari peraturan ini.

Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Laura Black, yang kini berprofesi sebagai pengacara di Akin Gump, Washington, menekankan bahwa investor AS perlu melakukan uji tuntas yang lebih mendalam ketika berinvestasi di Tiongkok atau dalam perusahaan Tiongkok yang beroperasi di sektor-sektor yang dilindungi.

“Investor harus lebih berhati-hati dan melakukan evaluasi mendalam atas potensi risiko keamanan yang terlibat,” kata Black.

Regulasi baru ini menunjukkan upaya AS untuk memastikan bahwa dana dan teknologi Amerika tidak digunakan untuk memperkuat kemampuan militer Tiongkok. Publik masih memiliki kesempatan untuk memberikan komentar hingga 4 Agustus, dan regulasi ini diperkirakan akan diterapkan pada akhir tahun ini.

Dengan aturan ini, AS berharap dapat lebih efektif dalam mencegah dana Amerika membantu Tiongkok mengembangkan kemampuan teknologi yang bisa menjadi ancaman bagi keamanan global.

Demikian informasi seputar investasi kecerdasan buatan AS. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Grupieluv.Com.